{"id":7174,"date":"2012-01-10T18:27:09","date_gmt":"2012-01-10T07:57:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ftsl.itb.ac.id\/?p=7174"},"modified":"2012-01-10T18:27:09","modified_gmt":"2012-01-10T07:57:09","slug":"privatisasi-atau-pembonsaian-kereta-api","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/multisite.itb.ac.id\/ftsl\/privatisasi-atau-pembonsaian-kereta-api\/","title":{"rendered":"Privatisasi atau Pembonsaian Kereta Api?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Harun al-Rasyid Lubis<\/strong><\/p>\n<p><strong>sumber : <\/strong>http:\/\/regional.kompas.com\/read\/2012\/01\/02\/01563470\/Privatisasi.atau.Pembonsaian.Kereta.Api<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dualisme  komandokebijakan perkeretaapian makin terbukti dengan terbitnya Perpres  No 83\/2011. Isinya menugaskan PT Kereta Api Indonesia menyelenggarakan  prasarana dan sarana KA Bandara Soekarno-Hatta dan jalur lingkar  Jabodetabek.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Perpres ini sekilas memang memisahkan fungsi regulasi  dan operasi antara Ditjenka dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dua  lembaga pemerintah yang selama ini menjalankan fungsi ganda. Namun,  penjelasan bahwa pelaksanaan tugas oleh PT KAI tak diperbolehkan  menggunakan dana APBN dan APBD menjadikan penugasan ini ibarat buah  simalakama bagi korporasi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dua pertiga pengoperasian  perkeretaapian dunia masih membutuhkan dukungan pemerintah berupa  subsidi tahunan. Itu di luar pengadaan prasarana yang lazimnya berupa  biaya yang sudah tertanam (sunk cost), seperti jalur KA yang ada  sekarang. Sisanya, sepertiga operasi KA dunia bisa menutup biaya operasi  kalau rute KA menghubungkan dan melayani daerah terpadat permukiman  serta bisnis, seperti di Hongkong, Singapura, dan beberapa kota di  Jepang. Itu pun kalau operator KA diberi kesempatan dan hak istimewa  mengelola properti prima di sepanjang jalur KA. Penjualan tiket tidak  menutup biaya operasi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Revitalisasi<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Rangkaian  restrukturisasi dan agenda revitalisasi KA sesuai UU No 23\/2007 tentang  Perkeretaapian boleh dibilang gagal. Ukurannya adalah Pasal 214 UU No  23\/2007 yang mengamanatkan antara lain audit perkeretaapian dan  penetapan kembali neraca awal PT KAI, tetapi tak terlaksana. Ini sebagai  tindak lanjut dikeluarkannya 5 kepmenhub pada 2010. Empat dari kepmen  itu mirip Perpres No 83\/2011, di mana PT KAI adalah badan usaha\/  operator prasarana dan sarana perkeretaapian yang sah. Sisanya khusus  mengatur manajemen prasarana (Kepmenhub No 219\/2010), di mana prasarana  milik pemerintah diwadahi dengan perjanjian kontrak operasi dan  pemeliharaan kepada PT KAI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Terbitnya Perpres No 83\/2011 adalah  reaksi atas kemandekan manajemen prasarana KA selama ini, bukan sebagai  platform lanjutan reformasi dan revitalisasi perkeretaapian sesuai UU No  23\/2007. Mengembangkan jalan tol pun saat ini perlu dan sudah didukung  dana pemerintah (APBN), bagaimana mungkin KA tidak memerlukan APBN?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Politik  infrastruktur transportasi dan politik anggaran berjalan tidak  konsisten. Kisruh harga BBM bersubsidi bagi angkutan barang KA baru-baru  ini menunjukkan betapa birokrasi tidak berkomunikasi walau saling  bicara. Menambah pasokan BBM bersubsidi lebih disenangi pemerintah  ketimbang menaikkan harga BBM dan mengalihkan peruntukan subsidi bagi  pemberdayaan angkutan umum, termasuk angkutan berbasis rel.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Maka,  satu-satunya cara adalah menaikkan tarif. Persyaratan ini sangat terkait  dengan penilaian pemeringkatan pengembalian utang PT KA di mata lembaga  keuangan. Berbeda dengan angkutan KA batubara yang sangat  komersial\u2014terdapat jaminan off-taker (permintaan) dan tarif komersial  yang dapat meyakinkan lembaga keuangan, angkutan penumpang KA perkotaan  tidak demikian.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Pelayanan publik<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">KA  komuter adalah pelayanan publik untuk tujuan sosial dalam rangka  pemerataan dan pengurangan eksternalitas. Mekanisme bantuan atau cara  mendistribusi subsidi kepada para penumpang perlu dicarikan jalan  keluar, selain subsidi langsung ke operator KA seperti skema public  service obligation (PSO). Sebaliknya kebijakan biaya infrastructure  maintenance and operation (IMO) ataupun PSO bertentangan dengan Perpres  No 83\/2011 karena semua bersumber dari APBN.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sampai sekarang  hubungan regulator versus operator KA belum terpayungi dalam kontrak  manajemen yang adil. Benturan kepentingan tak terhindarkan serta terjadi  moral hazard di kedua lini, di Ditjen KA sebagai regulator (principal)  dan PT KAI (agent). Alhasil, semua inefisiensi ditanggung pengguna jasa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Menaikkan  tarif sepanjang masih terjangkau daya beli masyarakat bukanlah masalah.  Namun, bagi masyarakat tidak mampu\u2014andai KA perkotaan masih menjadi  alat tujuan sosial\u2014pemerintah yang harus mencari solusi subsidi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Dengan  Perpres No 83\/2011, jika ingin menyelenggarakan pelayanan KA ataupun  lewat moda angkutan lain, pemerintah harus membentuk badan usaha  not-for-profit semacam badan layanan umum atau tetap memanfaatkan PT  KAI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Mungkin perpanjangan trek KA menuju bandara dapat diwujudkan,  tetapi dengan mengurangi peluang terbangunnya KA bandara premium  service lewat jalur khusus.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><em><strong>Harun al-Rasyid Lubis<\/strong> Associate Professor, Transportation Research Group, ITB<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Harun al-Rasyid Lubis sumber : http:\/\/regional.kompas.com\/read\/2012\/01\/02\/01563470\/Privatisasi.atau.Pembonsaian.Kereta.Api Dualisme komandokebijakan perkeretaapian makin terbukti dengan terbitnya Perpres No 83\/2011. Isinya menugaskan PT Kereta Api Indonesia menyelenggarakan prasarana dan sarana KA Bandara Soekarno-Hatta dan jalur lingkar Jabodetabek. Perpres ini sekilas memang memisahkan fungsi regulasi dan operasi antara Ditjenka dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dua lembaga pemerintah yang selama [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-7174","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized-id"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/multisite.itb.ac.id\/ftsl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/multisite.itb.ac.id\/ftsl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/multisite.itb.ac.id\/ftsl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/multisite.itb.ac.id\/ftsl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/multisite.itb.ac.id\/ftsl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7174"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/multisite.itb.ac.id\/ftsl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7174\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/multisite.itb.ac.id\/ftsl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/multisite.itb.ac.id\/ftsl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/multisite.itb.ac.id\/ftsl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}